tugas 2

DINAMIKA ORGANISASI

Jika dilihat dari asal katanya, dinamika memiliki arti tenaga/kekuatan yang selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap setiap keadaan keadaan. Sedangkan organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan bersama.
Dengan demikian dinamika organisasi merupakan sebuah konsep yang menggambarkan proses kelompok yang selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Selain itu dinamika organisasi dapat juga diartikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu, memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota satu dengan yang lain yang dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama.

STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK
Pendekatan penyelesaian konflik oleh pemimpin dikategorikan dalam dua dimensi ialah kerjasama/tidak kerjasama dan tegas/tidak tegas. Dengan menggunakan kedua macam dimensi tersebut ada 5 macam pendekatan penyelesaian konflik ialah :
1. Kompetisi
Penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain. Penyelesaian bentuk kompetisi dikenal dengan istilah win-lose orientation.
2. Akomodasi
Penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri. Proses tersebut adalah taktik perdamaian.
3. Sharing
Suatu pendekatan penyelesaian kompromistis antara dominasi kelompok dan kelompok damai. Satu pihak memberi dan yang lkain menerima sesuatu. Kedua kelompok berpikiran moderat, tidak lengkap, tetapi memuaskan.
4. Kolaborasi
Bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Usaha ini adalah pendekatan pemecahan problem (problem-solving approach) yang memerlukan integrasi dari kedua pihak.
5. Penghindaran
Menyangkut ketidakpedulian dari kedua kelompok. Keadaaan ini menggambarkan penarikan kepentingan atau mengacuhkan kepentingan kelompok lain.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM ORGANISASI

                      

1. Pengertian Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi individu maupun organisasi. Mengambil keputusan kadang-kadang mudah tetapi lebih sering sulit sekali. Kemudahan atau kesulitan mengambil keputusan tergantung pada banyaknya alternatif yang tersedia. Semakin banyak alternatif yang tersedia, kita akan semakin sulit dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil memiliki tinkat yang berbeda-beda. Ada keputusan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap organisasi, tetapi ada keputusan yang dapat menentukan kelangsungan hidup organisasi. Oleh karena itu, hendaknya mengambil keputusan dengan hati-hati dan bijaksana.

Keputusan adalah sesuatu pilihan yang diambil diantara satu atau lebih pilihan yang tersedia.

2. Jenis-Jenis Keputusan

Jenis Keputusan dalam sebuah organisasi dapat digolongkan berdasarkan banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan tersebut. Bagian mana organisasi harus dilibatkan dalam mengambil keputusan, dan pada bagian organisasi mana keputusan tersebut difokuskan. 

Secara garis besar keputusan digolongkan ke dalam keputusan rutin dan keputusan yang tidak rutin. Keputusan rutin adalah keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang, dan biasanya telah dikembangkan cara tertentu untuk mengendalikannya. Keputusan tidak rutin adalah keputusan yang diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin.

Dalam mengambil keputusan, baik yang bersifat rutin maupun tidak, ada dua metode yang digunakan. Metode pertama adalah metode tradisional, dimana pengambilan keputusan lebih berdasarkan pada intuisi dan kebiasaan. Metode yang kedua adalah metode modern, dimana pengambilan keputusan didasarkan pada perhitungan matematis dan penggunaan instrumen yang bersifat modern, seperti komputer dan perhitungan statistik.

Pengambilan keputusan berdasrkan metode ada 2, yaitu tradisional dan modern. Pengambilan keputusan secara garis besar ada 2, yaitu rutin dan tidak rutin.

3. Tingkat Pengambilan Keputusan

Banyak jenis keputusan yang berbeda harus dibuat dalam organisasi. Seperti bagaimana membuat suatu produk, bagaimana memelihara mesin, bagaimana menjamin kualitas produk dan bagaimana membentuk hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan.

Dengan keputusan yang berbeda ini, beberapa tipe dasar pemikiran harus dikembangkan untuk menetapkan siapa saja yang memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan dalam organisasi.

Pemikiran tersebut didasarkan pada dua faktor berikut :

1. Sejauh mana keputusan yang diambil akan mempengaruhi pihak lain.
2. Tingkat manajemen.

Keputusan yang diambil mungkin hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap organisasi secara umum, tetapi bisa saja sebaliknya. Semakin banyak pengaruh keputusan yang diambil terhadap organisasi tersebut, semakin vital keputusan tersebut. Tingkatan pada manajemen menuntuk pada manajemen tingkat bawah, menengah, dan atas. Dasar pemikiran untuk menentukan siapa yang akan mengambil keputusan adalah semakin besar pengaruh keputusan yang diambil terhadap organisasi (yang artinya semakin vital keputusan tersebut) maka semakin tinggi tingkatan manajer yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan tersebut.

Walaupun seseorang wirausahawan memiliki tanggung jawab dalam pembuatan keputusan tertentu, tidak berarti ketika mengambil keputusan tidak membutuhkan bantuan orang lain, terutama anggota organisasinya.

Ada sebuah cara yang disebut “konsensus” yang biasa digunakan wirausahawan untuk mendorong anggota organisasi terlibat dalam pengambilan keputusan tertentu. Konsensus adalah persetujuan dalam pengambilan keputusan oleh semua individu yang terlibat didalamnya. Konsensus biasanya terjadi setelah pertimbangan dan pembahasan mendalam yang lama oleh anggota-anggota dari kelompok yang mengambil keputusan.

Keputusan melalui konsensus memiliki kelebihan dan kekurangan.

• Kelebihannya : Seorang wirausaha dapat lebih memanfaatkan perhatian pada konsep, sementara anggota organisasi lainnya mengembangkan konsep dasar tersebut menjadi sebuah keputusan konkrit dan dapat diambil.
• Kekurangannya : terlalu banyak orang yang dilibatkan, amak pengambilan keputusan memakan waktu yang relatif lama dan biayanya yang relatif mahal.

4. Proses pengambilan keputusan

Proses pengambilan keputusan didefinisikan sebagai langkah yang diambil oleh pembuat keputusan untuk memilih alternatif yang tersedia. Adapun langkah sistematis yang harus dilakukan dalam proses pengambilan keputusan adalah sebgai berikut :

1. Mengidentifikasi atau mengenali masalah yang dihadapi
2. Mencari alternatif perusahaan bagi masalah yang dihadapi
3. Memilih alternatif yang paling efisien dan efektif untuk memecahkan masalah
4. Melaksanakan alternatif tersebut
5. Mengevaluasi apakah alternatif yang dilaksanakan berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut ini merupakan penjabaran proses pengambilan keputusan.

1. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah proses pemecahan masalah yang menghalangi atau menghambat tercapainya tujuan. Agar masalah dapat dipecahkan, terlebih dahulu harus dikenali apa masalahnya.

2. Mencari alternatif pemecahan

Setelah masalh dikenali maka dapat dilakukan pencarian terhadap alternatif-alrternatif yang mungkin dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam mencari alternatif hendaknya tidak mamikirkan masalah efisiensi dan efektifitas. Ynag terpenting adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya alternatif. Setelah alternatif terkumpul, barulah disusun berurutan dari yang paling diinginkan sampai yang tidak diinginkan.

3. Memilih alternatif

Setelah alternatif tersusun, barulah dapat dilakukan pilihan alternatif yang dapat memberikan manfaat, dalam arti dapat memecahkan masalah dengan cara yang paling efektif dan efisien. Sebelum menjatuhkan pilihan pada sebuah alternatif, ajukan pertanyaan untuk tiap-tiap alternatif.

4. Pelaksanaan alternatif

Setelah alternatif dipilih, tibalah saatnya melaksanakannya ke dalam bentuk tindakan. pelaksanaan harus sesuai denga rencana, agar tujuan memecahkan masalh dapat tercapai.

5. Evaluasi

Setelah alternatif dilaksanakan, bukan berarti proses pengambilan keputusan telah selesai. Pelaksanaan alternatif harus terus diamati, apakah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bila langkah-langkah pelaksanaan telah dilakukan dengan benar tetapi hasil yang dicapai tidak maksimal, sudah waktunya untuk mempertimbangkan kembali pemilihan alternatif lainnya. Tidak maksimalnya hasil yang dicapai mungkin terjadi karena pengaruh negatif potensial benar-benar terjadi, atau mungkin pengaruh negatif yang tadinya tidak diperkirakan. 

Langkah proses pengambilan keputusan ada 5, yaitu identifikasi masalah, mencari alternatif pemecahan, pelaksanaan alternatif, dan evaluasi.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain; artinya

kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Kekuasaan

juga berarti kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau

kejadian. Kekuasaan tidak sama dengan wewenang, wewenang tanpa kekuasaan atau

kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi.

Secara umum ada dua bentuk kekuasaan:

1. Kekuasaan pribadi, kekuasaan yang didapat dari para pengikut dan didasarkan

pada seberapa besar pengikut mengagumi, respek dan terikat pada pemimpin.

2. Kekuasaan posisi, kekuasaan yang didapat dari wewenang formal organisasi,

besarnya kekuasaan ini tergantung pada besarnya pendelegasian orang yang

menduduki posisi tersebut.

Kekuasaan berkaitan erat dengan pengaruh (influence) yaitu tindakan atau contoh tingkah

laku yang menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku orang lain atau kelompok.

Kekuasaan tidak begitu saja diperoleh individu, ada 6 sumber kekuasaan menurut John

Brench dan Bertram Raven, yaitu :

1. Kekuasaan balas jasa (reward power)

Kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan seseorang pemberi pengaruh untuk

memberi penghargaan pada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan

perintah. (bonus sampai senioritas atau persahabatan)

2. Kekuasaan paksaan (coercive power)

Kekuasaan berdasarkan pada kemampuan orang untuk menghukum orang yang

dipengaruhi kalau tidak memenuhi perintah atau persyaratan. (teguran sampai

hukuman).

3. Kekuasaan sah (legitimate power)

Kekuasaan formal yang diperoleh berdasarkan hukum atau aturan yang timbul

dari pengakuan seseorang yang dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak

menggunakan pengaruh sampai pada batas tertentu.

4. Kekuasaan keahlian (expert power)

Kekuasaan yang didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa pemberi

pengaruh mempunyai keahlian relevan atau pengetahuan khusus yang tidak

dimiliki oleh orang yang dipengaruhi. (professional atau tenaga ahli).

5. Kekuasaan panutan (referent power)

Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang didasarkan pada

indentifikasi pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan bagi yang

dipengaruhi. (karisma, keberanian, simpatik dan lain-lain).

6. Kekuasaan Pengendalian Informasi (Control Of Information power)

Berasal dari pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain, ini dilakukan dengan

pemberian atau penahanan informasi yang dibutuhkan.

Wewenang adalah hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

Ada dua pandangan yang menjelaskan wewenang formal (resmi):

1. Pandangan klasik (classical view)

Wewenang datang dari tingkat paling atas, kemudian secara bertahap diturunkan

ke tingkat yang lebih bawah

2. Pandangan penerimaan (acceptance view)

Sudut pandang wewenang adalah penerima perintah, bukannya pemberi perintah.

Pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua perintah dipatuhi

oleh penerima perintah. Penerima perintah akan menentukan apakah akan

menerima perintah atau tidak.

Menurut Chester I. Bernard seseorang akan memenuhi perintah apabila dipenuhi empat

kondisi berikut:

· Dia dapat memahami komunikasi

· Dia percaya bahwa perintah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan organisasi

· Perintah tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan secara keseluruhan, dan

· Secara fisik dan mental mampu menjalankan perintah tersebut.

Wewenang Lini, Staff dan Fungsional

· Wewenang Lini

Dimiliki oleh manajer lini yang mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi

secara langsung. Dalam bagan organisasi, wewenang lini digambarkan oleh garis yang

menghubungkan manajemen puncak sampai ke manajemen tingkat bawah.

· Wewenang Staff

Dilakukan oleh orang atau kelompok orang yang memberikan jasa atau nasehat kepada

manajer lini. Staff ahli biasannya merupakan istilah yang menggambarkan posisi tersebut.

Staff ahli memberikan nasehat berdasarkan keahlian, pengalamana, atau riset dan analisis

yang diperlukan, termasuk bantuan pelaksanaan kebijakan, monitor, dan pengendalian.

· Wewenang Fungsional

Kadang organisasi mempunyai manajer atau departemen yang mempunyai wewenang

fungsional. fungsi keuangan dan akuntansi sering diberikan wewenang fungsional.

Delegasi Wewenang

Delegasi dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal dari

atasan kepada orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu. Delegasi wewenang adalah

proses pengalihan wewenang dari atasan kepada orang yang ditunjuk.

Keuntungan dan Halangan Delegasi Wewenang

Delegasi wewenang memungkinkan manajer menyelesaikan lebih banyak pekerjaan

daripada kalau semuanya dikerjakan sendiri. Kadang bawahan mempunyai keahlian yang

lebih dibandingkan dengan manajer untuk hal-hal tertentu. Beberapa manajer kadang

enggan mendelegasikan wewenang karena: tidak yakin akan kemampuan bawahan

merasa mampu mengerjakan sendiri tidak efisien untuk mengajari bawahannya

WEWENANG, DELEGASI DAN DESENTRALISASI

melakukan tugas takut wewenangnya akan berkurang, atau takut kalau bawahannya dapat

melakukan tugas lebih baik dibandingkan dirinya. Karyawan kadang enggan menerima

delegasi wewenang karena beberapa alasan: takut gagal merasa tidak ada penghargaan

untuk kerja yang akan dilakukannya, atau tidak mau menganggung risiko semua risiko

diserahkan atau ditanggung oleh manajer.

Delegasi Wewenang yang Efektif

1. Memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan, karena tidak semua

pekerjaan dapat didelegasikan

2. Memutuskan siapa yang akan memperoleh penugasan, dengan beberapa

pertimbangan: waktu yang dipunyai karyawan, kemampuan yang dimiliki

karyawan, dan kesempatan yang akan dimanfaatkan oleh karyawan

3. Mendelegasikan tugas, disertai dengan informasi dan pemberian wewenang yang

cukup, dan bentuk hasil yang diharapkan

4. Menetapkan Feedback, untuk memonitor kemajuan yang dicapai oleh bawahan.

Tugas 1

Perusahaan Listrik Negara

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Logo Perusahaan Listrik Negara
Jenis	BUMN / Perseroan Terbatas
Industri/jasa	kelistrikan
Didirikan	27 Oktober 1945
Kantor pusat	Jakarta, Jakarta, Indonesia
Tokoh penting	Sofyan Basir (Direktur Utama)[1]
Pemilik	Pemerintah Indonesia
Slogan	Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik
Situs web	www.pln.co.id

Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Direktur Utamanya adalah Sofyan Basir (sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia)^[2], menggantikan Nur Pamudji, Dirut sebelumnya yang mengundurkan diri.

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda N.V. NIGM memperluas usahanya di bidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas. Kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya.

Daftar isi

• 1 Sejarah
• 1.1 Masa Kolonial Hindia Belanda
• 1.1.1 ANIEM (1909-1942)
• 1.1.2 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
• 1.2 Masa Pendudukan Jepang (1942 - 1945)
• 1.3 Masa Kemerdekaan Indonesia (1945 - sekarang)
• 1.4 Peristiwa
• 2 Direktur Utama
• 3 Unit-unit PLN
• 4 Anak Perusahaan PLN
• 5 Logo PLN Bersih
• 6 Konsumsi listrik di Indonesia
• 7 PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan
• 7.1 PLN Unit Bisnis Jasa Perbengkelan (PLN JASBENG)
• 7.2 PLN Jasa & Produksi (PLN J&P)
• 7.3 PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (PLN PUSHARLIS)
• 7.4 Pimpinan Dari Masa Ke Masa
• 8 Rekening Listrik
• 9 Lihat pula
• 10 Referensi
• 11 Pranala luar

Sejarah

Pelat peringatan tua di gardu listrik

Masa Kolonial Hindia Belanda

Kelistrikan di Hindia Belanda dimulai pada tahun 1897 ketika perusahaan listrik pertama yang bernama Nederlandche Indische Electriciteit Maatschappij (NIEM atau Perusahaan Listrik Hindia Belanda), yang merupakan perusahaan yang berada di bawah N.V. Handelsvennootschap yang sebelumnya bernama Maintz & Co. Perusahaan ini berpusat di Amsterdam, Belanda. Di Batavia, NIEM membangun PLTU di Gambir di tepi Sungai Ciliwung. PLTU berkekuatan 3200+3000+1350 kW tersebut merupakan pembangkit listrik tenaga uap pertama di Hindia Belanda dan memasok kebutuhan listrik di Batavia dan sekitarnya. Saat ini PLTU tersebut sudah tidak ada lagi.

NIEM berekspansi ke Surabaya dengan mendirikan perusahaan gas yang bernama Nederlandsche Indische Gas Maatschappij (NIGM) hingga akhir abad XIX. Pada tahun 1909, perusahaan ini diberi hak untuk membangun beberapa pembangkit tenaga listrik berikut sistem distribusinya ke kota-kota besar di Jawa.

ANIEM (1909-1942)

Kantor Pusat NV ANIEM di Jalan Embong, Surabaya

Di Surabaya, perusahaan gas NIGM (Nederlandsche Indische Gas Maatschappij) pada tanggal 26 April 1909 mendirikan anak perusahaan Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). Dalam waktu yang tidak berapa lama, ANIEM berkembang menjadi perusahaan listrik swasta terbesar di Indonesia dan menguasai sekitar 40% dari kebutuhan listrik di dalam negeri. ANIEM juga melakukan percepatan ekspansi seiring dengan permintaan listrik yang tinggi. Pada 26 Agustus 1921 perusahaan ini mendapat konsesi di Banjarmasin yang kontraknya berlaku hingga 31 Desember 1960. Pada tahun 1937 pangelolaan listrik di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan diserahkan kepada ANIEM.

Sebagai perusahaan yang menguasal hampir 40% kelistrikan di Indonesia, ANIEM memiliki kinerja yang cukup baik dalam melayani kebutuhan listrik. Sebagaimana telah disebutkan di atas, ANIEM memiliki wilayah pemasaran di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan. Untuk melayani wilayah pemasaran yang luas ini, ANIEM menerapkan kebijakan desentralisasi produksi dan pemasaran dengan cara membentuk anak perusahaan. Dengan demikian maka listrik diproduksi secara sendiri-sendiri di berbagai wilayah oleh perusahaan yang secara langsung menangani proses produksi tersebut. Dengan demikian kinerja perusahaan menjadi amat efektif, terutama dari segi produksi dan pemasaran.

Beberapa perusahaan yang merupakan bagian dari ANIEM antara lain :

1. NV ANIEM di Surabaya dengan perusahaan-perusahaan di Banjarmasin, Pontianak, Singkawang, Banyumas dan Magelang.
2. NV Oost Java Electriciteits Maatschappij (OJEM) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Lumajang, Tuban dan Situbondo.
3. NV Solosche Electriciteits Maatschappij (SEM) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Solo, Klaten, Sragen, Yogyakarta, Kudus dan Semarang.
4. NV Electriciteits Maatschappij Banjoemas (EMB) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Sokaraja, Cilacap, Gombong, Kebumen, Wonosobo, Maos, Kroya, Sumpyuh dan Banjarnegara.
5. NV Electriciteits Maatschappij Rembang (EMR) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Blora, Cepu, Rembang, Lasem dan Bojonegoro.
6. NV Electriciteits Maatschappij Sumatra (EMS) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang dan Sibolga.
7. NV Electriciteits Maatschappij Bali en Lombok (EBALOM) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Singaraja, Denpasar, Gianyar, Tabanan, Klungkung, Ampenan, Gorontalo, dan Ternate.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

18.. - 1906 PLTA PAKAR dan PLTM SALIDO KECIL

Waterkrachtwerk Bengkok aan de Tjikapoendoeng, Bandung

Secara resmi, kelistrikan menggunakan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Hindia Belanda dimulai pada tahun 1906, saat PLTA Pakar dengan sumber air dari Sungai Cikapundung dengan kekuatan 800 KW diresmikan dan diberi nama Waterkrachtwerk Pakar aan de Tjikapoendoengnabij Dago di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun 1913, PLTA tersebut mulai dikelola BEM (Bandoengsche Electriciteits Maatschappij) dan dapat dianggap sebagai salah satu pionir dalam pembangkitan listrik dengan tenaga air.

Ada sumber lain yg mengatakan bahwa sebelum PLTA Pakar dibangun, sebuah PLTM (Pembangkit Listrik Mikro Hidro atau PLTA berskala mikro/kecil) berkapasitas 330 KW telah dibangun di Gunung Harun, di daerah yg sekarang termasuk Kanagarian Tambang Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pembangkit listrik yg dinamai PLTM Salido Kecil ini awalnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di tambang Gunung Harun. Sayangnya catatan kapan persisnya PLTM ini dibangun tidak ada, hanya diperkirakan akhir abad XIX saja.

1917 - Waterkraht Bureau

Pada tahun 1917, Biro Tenaga Air (Waterkraht Bureau) di bawah Jawatan Perkeretaapian Negara (SS - Staatspoorwegen) diubah kedudukannya menjadi Jawatan Tenaga Air dan Listrik (Dienst voor Waterkracht en Electriciteit). Dengan begitu, jawatan tersebut mulai bergerak dalam pengembangan kelistrikan hingga penggunaan secara ekonomis dari sumber-sumber tenaga air tersedia.

Jawatan tersebut tak hanya mengurus pemberian lisensi-lisensi untuk tenaga air dan listrik, tetapi juga mengawasi pula kesamaan instalasi - instalasi listrik di seluruh Indonesia.

1920 - GEBEO

Pada 1920 didirikan Perusahaan Listrik Umum Bandung sekitarnya (Gemeenschappelijk Electrisch Bedrif Bandoeng en Omstreken disingkat GEBEO), dengan modal dari pemerintah dan swasta. Kemudian, maskapai tersebut mengambil alih PLTA Pakar di Bandung dan PLTA Cijedil (2x174 KW dan 2x220 KW) di Cianjur. Selanjutnya bekerjasama dengan perusahaan listrik negara untuk memasok listrik kepada masyarakat. Direksi bagian swasta dipegang oleh perusahaan swasta NV Maintz & Co. Pada 1934, Dienst voor Waterkraht an Electriciteit diubah menjadi Electriciteitswezen (Kelistrikan) singkatnya E.W.

Perusahaan ini membagi 2 wilayah pengelolaannya:

1. Perusahaan Tenaga Air Ne­ga­ra Da­­­ta­­ran Tinggi Bandung (Landswaterkrachtbedijf Bandoeng), yg terdiri dari 2 sektor:

• A. Sektor Priangan

PLTA-PLTA, yaitu Bengkok (3x1050 KW) dan Dago (1x 700KW) pada 1923 dengan menggunakan sumber air dari Sungai Cikapundung, selanjutnya Plengan (3x1050 KW, 1923), ditambah 2000 KW (1962) dan Lamajan dengan kapasitas 2x6400 KW (1924), dan ditambah 6400 KW pada 1933 dengan sumber air Sungai Cisangkuy dan Sungai Cisarua.

Sebagai cadangan air untuk musin kemarau dibangun situ Cileunca (9,89 Juta M3 air) pada 1922 dan Cipanunjang (21,8 Juta M3 air) pada 1930. Untuk mencapai jumlah banyaknya air seperti tersebut, maka bendungan Pulo, Playangan dan Cipanunjang' dipertinggi pada 1940, sedangkan situ-situnya mendapat tambahan air dari sungai-sungai sekitarnya. Dari PLTA Plengan dibangun jalur transmisi 30 KV sepanjang 80 Km ke GI-GI Sumadra, Garut dan Singaparna untuk menghantarkan tenaga listrik ke bagian Priangan Timur. Selanjutnya dari GI Kiaracondong dibangun jalur transmisi 30 KV ke GI Rancaekek hingga Sumedang ke Priangan Utara - Timur dan kemudian hingga PLTA Parakan. Kini tegangan Sumedang - Parakan sudah menjadi 70 KV.

Dari PLTA Lamajan pada 1928 dibangun jalur transmisi 30 KV (kemudian 70 KV) ke GI Padalarang, Purwakarta dan Kosambi untuk daerah Priangan Barat dan pada tahun 1966 dari Kosambi ke Cawang. Di tahun 1920 dibangun PLTU Dayeuhkolot (2x750 KW) untuk keperluan pemancar radio ke luar negeri, namun pada 1940 dibongkar dan kemudian menjadi PLTD Dayeuhkolot (2x550 KW). Kini seluruhnya telah tiada dan bangunan menjadi GI Dayeuhkolot, gudang, dan bengkel Dayeuhkolot yang sudah ada duluan. Pada 1928 dibangun Central Electriciteit Laboratorium, disingkat CEL di komplek Sekolah Tinggi Tinggi (Technische Hooge School) Bandung, yang meliputi pekerjaan testing dan perbaikan peralatan listrik. Kini CEL telah diserahkan kepada Institut Teknologi Bandung (ITB).

B. Sektor Cirebon

Berhubungan dengan rencana pembangunan PLTA Parakan (4x2500KW) di tahun 1939 didirikan Perusahaan Tenaga Air Negara Cirebon (Landswaterkrachtbedrijf Cirebon). Kota Cirebon dan sekitarnya dahulu mendapat energi listrik dari PLTD Kebonbaru kepunyaan maskapai Gas Hindia Belanda (Nederland Indische Gas Maatschappij atau NIGM).

2. Perusahaan Tenaga Air Negara Jawa Barat (Landswaterkrachtbedrift West Java)

Perusahaan ini mempunyai PLTA Ubrug (2x5400 KW) di tahun 1924 ditambah dengan 1x6300 KW di tahun lima puluhan dan PLTA Kracak (2x5500 KW) di tahun 1929, kemudian ditambah dengan 1x5500 KW. Kedua PLTA tersebut dengan peran­taraan transmisi 70 kV dihubungkan bersama ke GI di Bogor dan dari sini dihantarkan dengan jaringan transmisi 70 kV ke Jakarta dengan GI-GI Cawang, Meester Cornelis (Jatinegara), Weltevreden (Gambir), dan Ancol.

Dari PLTA Ubrug pada 1926 dibangun jalur transmisi 30 KV ke GI Lembursitu sepanjang 16 km untuk Sukabumi dan sekitarnya. Dari PLTA Kracak pada 1931 dibangun jalur transmisi 30 kV sepanjang 57 km untuk Rangkasbitung dan sekitarnya.

Catatan: 

1. PLTA Pakar dan PLTA Bengkok di Dago Bandung masih beroperasi sampai sekarang di bawah pengelolaan PT Indonesia Power UBP Saguling. 
2. PLTM Salido Kecil sempat mangkrak pada tahun 1959 akibat turbinnya diterjang banjir Sungai Salido Kecil, kemudian pada 1978 dikelola PT Anggrek Mekar Asri sampai sekarang memasok listrik untuk kota Painan dan sekitarnya.

Masa Pendudukan Jepang (1942 - 1945)

Seandainya sejarah bisa berandai-andai, tentu bangsa Indonesia akan dilayani oleh sistem kelistrikan yang amat efektif dari sebuah sistem usaha peninggalan kolonial Belanda. Sayang, kinerja yang amat baik dari ANIEM harus terputus karena pendudukan tentara Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Sejak pendudukan tentara Jepang, perusahaan listrik diambil alih oleh pemerintah Jepang. Urusan kelistrikan di seluruh Jawa kemudian ditangani oleh sebuah lembaga yang bernama Djawa Denki Djigjo Kosja. Nama tersebut kemudian berubah menjadi Djawa Denki Djigjo Sja dan menjadi cabang dari Hosjoden Kabusiki Kaisja yang berpusat di Tokyo. Djawa Denki Djigjo Sja dibagi menjadi 3 wilayah pengelolaan yaitu Jawa Barat diberi nama Seibu Djawa Denki Djigjo Sja yang berpusat di Jakarta, di Jawa Tengah diberi nama Tjiobu Djawa Denki Djigjo Sja dan berpusat di Semarang, dan di Jawa Timur diberi nama Tobu Djawa Denki Djigjo Sja yang berpusat di Surabaya.

Pengelolaan listrik oleh Djawa Denki Djigjo Sja berlangsung sampai Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia merdeka. Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu, para pekerja yang bekerja di Tobu Djawa Denki Djigjo Sja berinisiatif untuk menduduki lembaga pengelola listrik tersebut dan mencoba mengambil alih pengelolaan. Untuk menjaga agar listrik tidak menjadi sumber kekacauan, pada 25 Oktober 1945 pemerintah membentuk Djawatan Listrik dan Gas Bumi yang bertugas untuk mengelola kelistrikan di Indonesia yang baru saja merdeka. Usaha untuk mengelola kelistrikan ternyata bukanlah pekerjaan yang mudah, di samping karena status kepemilikan pembangkit-pembangkit yang belum jelas juga karena minimnya pengalaman pemerintah dalam bidang kelistrikan. Sebagian besar pembangkit rusak parah karena salah urus di masa pendidikan tentara Jepang.

Masa Kemerdekaan Indonesia (1945 - sekarang)

Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan listrik yang dikuasai Jepang direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, lalu diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas oleh Presiden Soekarno. Waktu itu kapasitas pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157,5 MW.

Peristiwa

• Tanggal 1 Januari 1961, dibentuk BPU - PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas.

• Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas.

Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW.

• Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN).

• Tahun 1990 melalui peraturan pemerintah No 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

• Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik.
• Tahun 2014, PLN masuk dalam Fortune Global 500 di urutan 477 perusahaan terbesar dunia.

Direktur Utama

Berikut adalah daftar Direktur Utama PLN :

No	Nama	Awal Jabatan	Akhir Jabatan
1	Suryono	1979	1984
2	Sardjono	1984	1988
3	Ermamsyah Jamin	1988	1992
4	Zuhal	1992	1995
5	Djiteng Marsudi	1995	1998
6	Adi Satria	1998	2000
7	Kuntoro Mangkusubroto	2000	2001
8	Eddie Widiono	2001	2008
9	Fahmi Mochtar	2008	2009
10	Dahlan Iskan	2009	2011
11	Nur Pamudji	2011	2014
12	Sofyan Basir[3]	2014	Petahana

Unit-unit PLN

I. Kelompok Unit Wilayah

1. PLN Wilayah Aceh, berkedudukan di Banda Aceh
2. PLN Wilayah Sumatera Utara, berkedudukan di Medan
3. PLN Wilayah Sumatera Barat, berkedudukan di Padang
4. PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, berkedudukan di Pekanbaru
5. PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, berkedudukan di Palembang
6. PLN Wilayah Bangka Belitung, berkedudukan di Pangkalpinang
7. PLN Wilayah Kalimantan Barat, berkedudukan di Pontianak
8. PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, berkedudukan di Banjar Baru
9. PLN Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berkedudukan di Balikpapan
10. PLN Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo, berkedudukan di Menado
11. PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, berkedudukan di Makasar
12. PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Mataram
13. PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Kupang
14. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, berkedudukan di Ambon
15. PLN Wilayah Papua dan Papua Barat, berkedudukan di Jayapura

II. Kelompok Unit Distribusi

1. PLN Distribusi DKI Jakarta Raya dan Tangerang, berkedudukan di Jakarta
2. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, berkedudukan di Bandung
3. PLN Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, berkedudukan di Semarang
4. PLN Distribusi Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya
5. PLN Distribusi Bali, berkedudukan di Denpasar
6. PLN Distribusi Lampung, berkedudukan di Bandar Lampung

III. Kelompok Unit Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban

1. PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali, berkedudukan di Depok
2. PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera, berkedudukan di Padang

IV. Kelompok Unit Pembangkitan

1. PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, berkedudukan di Medan
2. PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, berkedudukan di Palembang
3. PLN Pembangkitan Jawa Bali, berkedudukan di Yogyakarta
4. PLN Pembangkitan Tanjung Jati B, berkedudukan di Jepara
5. PLN Pembangkitan Indramayu, berkedudukan di
6. PLN Pembangkitan Lontar, berkedudukan di Semarang

V. Kelompok Unit Induk Proyek

1. PLN Unit Induk Pembangunan I, berkedudukan di Medan
2. PLN Unit Induk Pembangunan II, berkedudukan di Medan
3. PLN Unit Induk Pembangunan III, berkedudukan di Palembang
4. PLN Unit Induk Pembangunan IV, berkedudukan di Jakarta
5. PLN Unit Induk Pembangunan V, berkedudukan di Jakarta
6. PLN Unit Induk Pembangunan VI, berkedudukan di Bandung
7. PLN Unit Induk Pembangunan VII, berkedudukan di Surabaya
8. PLN Unit Induk Pembangunan VIII, berkedudukan di Surabaya
9. PLN Unit Induk Pembangunan IX, berkedudukan di Balikpapan
10. PLN Unit Induk Pembangunan X, berkedudukan di Balikpapan
11. PLN Unit Induk Pembangunan XI, berkedudukan di Mataram
12. PLN Unit Induk Pembangunan XII, berkedudukan di Makassar
13. PLN Unit Induk Pembangunan XIII, berkedudukan di Makassar
14. PLN Unit Induk Pembangunan XIV, berkedudukan di Papua

VI. Kelompok Unit Pusat dan Jasa

1. PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan, berkedudukan di Jakarta
2. PLN Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan, berkedudukan di Jakarta
3. PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan, berkedudukan di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung
4. PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan, berkedudukan di Jakarta
5. PLN Jasa Manajemen Konstruksi, berkedudukan di Semarang
6. PLN Jasa Sertifikasi, berkedudukan di Jakarta

Anak Perusahaan PLN

1. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam), berkedudukan di Batam, Kepulauan Riau
2. PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PT PLN Tarakan), berkedudukan di Tarakan, Kalimantan Utara
3. PT Indonesia Power (PT IP), berkedudukan di Jakarta
4. PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB), berkedudukan di Surabaya
5. PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON+), berkedudukan di Jakarta
6. PT PLN Batubara, berkedudukan di Jakarta
7. PT PLN Geothermal (PT PLN-G), berkedudukan di Jakarta
8. PT Geo Dipa Energi, berkedudukan di Jakarta
9. PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PT PLN-E), berkedudukan di Jakarta
10. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, berkedudukan di Jakarta
11. Majapahit Holding BV, berkedudukan di Amsterdam, Belanda

Logo PLN Bersih

Logo PLN Bersih

Pada tahun 2012, Direktur Utama PT. PLN (Persero) Nur Pamudji mempublikasikan logo PLN bersih, tujuannya untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa PLN berkomitmen untuk membangun instansi yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan cara membatasi tatap muka antara pelanggan dengan petugas PLN dengan sistem online dan call center yang disediakan PLN yaitu telepon ke nomor 123.^[4].

Konsumsi listrik di Indonesia

Konsumsi listrik Indonesia secara rata rata adalah 473 kWh/kapita pada 2003. Angka ini masih tergolong rendah dibandingkan rata rata konsumsi listrik dunia yang mencapai 2215 kWh/kapita (perkiraan 2005). Dalam daftar yang dikeluarkan oleh The World Fact Book, Indonesia menempati urutan 154 dari 216 negara yang ada dalam daftar.

Menurut koran Sindo hari Senin tanggal 9 Juni 2008 halaman 5, daftar konsumsi listrik perdaerah di Indonesia adalah (dalam satuan # Maluku: 176.08

1. NTB: 119.27
2. Papua: 180.11
3. NTT: 64.32
4. Rata-rata nasional: 352.59

PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan

PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (PLN Pusharlis) merupakan salah satu unit yang berada di lingkungan PT PLN (Persero) yang bergerak dalam bidang maintenance, repair dan overhaul (MRO) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta engineering, procurement dan construction (EPC) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) skala kecil. Keberadaan PLN Pusharlis memiliki sejarah yang cukup panjang yang mengalami perubahan nama hingga 3 kali.

PLN Unit Bisnis Jasa Perbengkelan (PLN JASBENG)

Berawal dari keinginan manajemen PLN untuk memaksimalkan potensi bengkel-bengkel milik PLN untuk dapat berperan dalam penanganan pemeliharaan aset milik PLN. Maka pada tahun 1997 berdasarkan Keputusan Direksi No. 101.K/023/DIR/1997, didirikanlah oleh PLN sebuah unit yang khusus mengelola bengkel-bengkel tersebut di dalam satu unit bisnis tersendiri yang dinamakan Unit Bisnis Jasa Perbengkelan atau disingkat PLN Jasbeng yang berkedudukan di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bengkel-bengkel yang digabung meliputi Bengkel Pusat Klender,Jakarta; Bengkel Distribusi Jalan Banten Bandung, Bengkel Mesin Dayeuhkolot (BMDK) Bandung, dan Bengkel Distribusi Ngagel, Surabaya. Setelah digabung ke dalam PLN Jasbeng masing-masing unit namanya diubah menjadi Unit Produksi Klender (UPKL), Unit Produksi Banten (UPBN), Unit Produksi Dayeuhkolot (UPDK), Unit Produksi Ngagel (UPNG).

Pada tahun 2000 dibentuk 2 unit lagi dengan masing-masing memanfaatkan aset milik PLN Pikitring Jabar Jaya menjadi Unit Produksi Merak (UPMR) dan milik PLN Distribusi Jawa Tengah menjadi Unit Produksi Krapyak (UPKR).

PLN Jasa & Produksi (PLN J&P)

Sesuai Keputusan Direksi No. 29.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001 nama organisasi diubah menjadi PLN Jasa & Produksi yang disingkat menjadi PLN J&P dan unit-unit berubah menjadi:

1. Unit Produksi Jakarta Klender (UPJKL), berkedudukan di Klender, Jakarta
2. Unit Produksi Bandung (UPBDG), berkedudukan di Jalan Banten, Bandung
3. Unit Produksi Citarum(UPCTR), berkedudukan di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung
4. Unit Produksi Surabaya (UPSBY), berkedudukan di Ngagel, Surabaya
5. Unit Produksi Merak (UPMRK), berkedudukan di Pulomerak, Cilegon
6. Unit Produksi Semarang (UPSMG), berkedudukan di Krapyak, semarang

Pada tahun 2006 dibentuk Unit Produksi Bali (UPBLI), berkedudukan di Denpasar yang memanfaatkan aset milik PLN Distribusi Bali.

PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (PLN PUSHARLIS)

Sesuai Keputusan Direksi No. 067.K/DIR/2011 tanggal 25 Februari 2011 organisasi diubah menjadi PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (PLN Pusharlis) dengan perubahan nama-nama unitnya menjadi:

1. Unit Workshop I (UWS I), berkedudukan di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung
2. Unit Workshop II (UWS II), berkedudukan di jalan Banten, Bandung
3. Unit Workshop III (UWS III), berkedudukan di Ngagel, Surabaya
4. Unit Pelaksana Pemeliharaan I (UPP I), berkedudukan di Pulomerak, Cilegon
5. Unit Pelaksana Pemeliharaan II (UPP II), berkedudukan di Krapyak, Semarang
6. Unit Pelaksana Pemeliharaan III (UPP III), berkedudukan di Klender, Jakarta

Tugas Utama PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan:

1. Melaksanakan penanganan Maintenance, Repair dan Overhaul (MRO) ketenagalistrikan khususnya pada PLTU 10.000 MW di luar Jawa Bali dan melaksanakan Maintenance, Repair dan Overhaul (MRO) berdasarkan penugasan dari PLN Pusat serta Unit-unit PLN.
2. Melayani kebutuhan emergency repair dari Unit-unit PLN secara cepat dan tepat.
3. Melaksanakan kegiatan Engineering, Procurement, Construction (EPC) PLTA/PLTMH atas persetujuan/penugasaan dari PLN Pusat.
4. Mengembangkan dan memproduksi hasil karya inovasi.

Pimpinan Dari Masa Ke Masa

Pemimpin

• 1998 - 2000 : Hadi Sukaryanto
• 2000 - 2001 : Abimanyu Suyoso

General Manager

• 2001 - 2002 : Abimanyu Suyoso
• 2002 - 2004 : Ahmad Sadikin
• 2004 - 2008 : Ahmad Solihin
• 2008 - 2010 : Nandi Ranadireksa
• 2010 - 2010 : Koko Sudjatmiko (Pelaksana Tugas)
• 2010 - 2011 : Budi Susanto

Kepala

• 2011 - sekarang : Budi Susanto